Bawaslu-NTB

Gubernur, Wali Kota, Bupati Dilarang Kerahkan PNS di Pilkada

MANADO (BK): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan penjabat gubernur, bupati dan wali kota untuk tidak mengerahkan pegawai negeri sipil pada pemilihan kepala daerah. Hal itu dikatakan Tjahjo di Manado, Kamis (29/10/2015).

“Kan sudah ada aturannya tidak boleh gerakkan PNS, tidak boleh gunakan aset pemerintah daerah. Karena itu pengawasan menjadi penting dilakukan,” kata Tjahjo.

Ia berharap pers, panitia pengawas pilkada, dan elemen kampus dapat bersama-sama ikut mengawasi jalannya pilkada.

“Petahana disilakan bekerja optimal. Kalau selama lima tahun bekerja baik melayani masyarakat, tidak berat saat melakukan kampanye,” ujarnya.

Tjahjo juga berharap pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang berlangsung aman dan tidak terjadi sesuatu yang menghalangi proses pemilihan.

“Akan geger. Emosional pilkada berbeda dengan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Emosi bisa marah atau berbuat kerusuhan,” kata Tjahjo.

Di Provinsi Sulawesi Utara, selain pemilihan gubernur, sebanyak tujuh kabupaten dan kota akan menggelar pilkada bupati/wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Tujuh kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Tomohon, kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *