logo kpu

Pilkada Manado Nanti Digelar 2016

MANADO, BAWASLU SULUT – Pemilihan Kepala Daerah di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akan ditunda sampai 2016 bersama dengan empat daerah lain yang berperkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Makassar.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budianto kepada wartawan, Jumat (18/12/2015).

Ditegaskan Arief, Jumat 18 Desember 2015, sampai hari ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan terkait kasasi yang diajukan KPU untuk dua daerah dan tiga daerah lain masih menunggu putusan sela di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Medan dan Makassar.

“Kalau melihat kebutuhan minimal, kemudian waktu yang tersedia memperhitungkan tahun anggaran, kemungkinan besar di 2016 Pilkada dilaksanakan,” kata Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat.

Arief juga menerangkan, KPU belum bisa memastikan apakah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di lima daerah, antara lain Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kota Pematangsiantar akan digelar pada awal Januari 2016.

Prinsipnya, kata Arief, KPU segera menggelar pemungutan suara, begitu putusan keluar. Seluruh tahapan yang harus dikerjakan akan segera dilakukan KPU.

“Langsung kita susun pasca putusan itu keluar. Kalau problemnya sampai hari ini kita belum tahu putusannya kapan? Kapan putusan berkekuatan hukum tetap itu keluar atau kapan kita akan bisa dapat kepastian,” ujar Arief.

Arief juga meyakinkan, persiapan Pilkada di kelima daerah tersebut selesai. Karenanya, jika nanti putusan tiga daerah di PT TUN dan dua daerah di MA menguatkan putusan KPU, akan mempermudah KPU dalam mempersiapkan proses pemungutan suara.

“Kalau misalnya, putusan pengadilan itu ternyata menguatkan putusan KPU, itu waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Karena, tidak perlu memproduksi logistik hanya perlu sosialisasi, kemudian bimbingan teknis kepada teman-teman di kabupaten, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sampai KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara), kemudian mendesain lagi, memastikan kapan TPS bisa dibangun,” terang Arief.

(bk/bawaslusulut)

 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada salah satu TPS di Kabupaten Minahasa Tenggara, Minggu pekan lalu.

Coblos Ganda Suami Istri di Mitra

BELANG, BAWASLU SULUT – Salah satu desa yang ada di Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Minggu (13/12/2025) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi utara (Sulut) akibat adanya pelanggaran coblos ganda oleh sepasang suami istri.

Salah satu Komisioner Panwaslu Mitra, Hanny Kalangi selaku Kepala Divisi hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) mengutarakan, PSU di Desa Tumbak Madani, setelah Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU, akibat adanya sepasang suami istri asal Desa Basaan Kecamatan Belang yang melakukan coblos ulang di Desa Tumbak Madani Kecamatan Posumaen.

”Kami langsung memberikan rekomendasi PSU di Tumbak Madani. Ini akibat terjadinya coblos ulang oleh suami istri yang terdaftar di DPT desa Basaan dan melakukan coblos kembali di Desa Tumbak Madani bermodalkan kartu keluarga,” terang Kalangi seraya menambahkan pelanggaran ini akan terus diselidiki apa motifnya dan jika menyalahi aturan akan dikenakan tindak pidana untuk para pelaku.

Sementara Ketua KPU Mitra menjelaskan, putusan PSU di Desa Tumbak sudah lewat hasil pleno.

(mt/bawaslusulut)

 

logo pilkada

Hasil Rekom Panwaslu Mitra, KPU Laksanakan PSU di Desa Tumbak Madani

PUSOMAEN, BAWASLU SULUT – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) merekomendasi pemilihan suara ulang (PSU) di Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Minggu (13/12/2015).

Ketua Panwaslu Mitra, Dolly Van Gobel melalui Divisi Hukum dan Penangan Pelanggaran, Hany Kalangi memastikan pihaknya telah menerima surat dari KPU dengan nomor II/KPTS/KPU-KAB-023.964783/2015.

Keputusan surat ini, kata dia, pihaknya langsung itindaklanjuti dengan nomor surat 77/PNMS/MT/XII-2015.

“Karena pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Yaitu coblos ganda, maka untuk TPS tersebut dilakukan pemilihan ulang,” sebut Kalangi.

Ia menjelaskan, motif pelanggran dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dilakukan suami istri berinisial BS dan FS warga Basaan, Ratatotok.

Keduanya secara sengaja melakukan pemilihan ulang. Sebab, sebelumnya, keduanya menggunakan hak suara di Basaan karena memang masuk dalam DPT.

Setelah itu, suami istri tersebut kembali melakukan pencoblosan di Desa Tumbak Madani, Pusomaen, dengan bermodalkan Kartu Keluarga (KK). Padahal, seharusnya penyelenggara setempat tidak mengijinkan atau mencegah terjadinya pencoblosan ulang.

“Motif pelanggaran ini masih kita pelajari dan akan ditindaklanjuti. apabilah bertentangan dengan aturan maka bisa saja dipidanakan,” kata Kalangi.

Sementara Ketua KPU Mitra, Ascke Benu membenarkan akan melakukan pemilihan ulang. Sebab kata dia, sesuai aturan apabila terjadi pemilihan ganda melebihi dari satu orang, maka akan dilakukan pemilihan ulang.

“Kami ambil tindakan dan hasil keputusan pleno terlampir dalam surat no 48/BA/XII-2015, tentang pelaksanaan pemilihan ulang khusus di satu TPS tersebut,” imbuhnya, sembari menambahkan PSU akan dilaksanakan pukul 13:00 Minggu (13/12/2015) siang ini. Dan akan dihadiri oleh Panwaslu serta pihak keamanan.

(bawaslusulut)

 

 

 

Penjabat Gubernur Sulawesi Utara, Soni Sumarsono.

Penjabat Gubernur Sulut: Pilwako Manado Tuntas Desember 2015

MANADO, BAWASLU SULUT – Penjabat Gubernur Sulut Sonny Sumarsono menegaskan Pemilihan Walikota (Pilwaliko) Manado tetap diselenggarakan tahun ini. Pernyataan ini dikatakannya untuk membantah rumor pemilihan akan diselenggarakan di tahun 2017.

“Tidak ada! Pemilu diadakan sebelum 21 Desember 2015. Jadi tidak ada isu 2017,” tegas Sumarsono di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Jumat (11/12/2015).

Sumarsono mengatakan kalau pelaksanaannya diselenggarakan di tahun 2017, maka akan bertentangan dengan Undang-undang. “Jika dipaksakan, Undang-undang sudah mengatur harus tahun 2015,” lanjutnya.

Saat ini, katanya, KPU tinggal menunggu apakah pasangan Jimmy Rimba Rogi – Bobi Daud disetujui atau tidak untuk mengikuti pelaksanaan Pilwali. Hasil itu dipastikan akan diketahui Senin pekan depan.

“Tinggal Pak Imba, jika disetujui finalnya hari Senin, berarti diadakan bulan Desember sebelum Natal. Paling lambat 21 Desember,” tegasnya lagi.

Mengenai adanya upaya banding atau upaya hukum lainnya terkait sengketa Pilwali Manado, Sumarsono kembali menegaskan tidak akan ada. “Pokoknya solusinya 2015, tidak ada andai kata-andai kata. Kita bicara secara terukur saja,” tandasnya sambil berlalu meninggalkan kerumunan wartawan.

(bawaslusulut)

 

 

 

Kedua pimpinan Bawaslu Sulut berkonsultasi dengan Ketua Bawaslu RI, belum lama ini.

Usai Coblos, Dua Pimpinan Bawaslu Sulut Temui Ketua Bawaslu RI

JAKARTA, BAWASLU SULUT – Dua pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, John Suak dan Syamsurijal Musa menemui Ketua Bawaslu RI, Prof. Dr.Muhammad , di Kantor Bawaslu Jalan Thamrin Jakarta, belum lama ini.

Mereka melaporkan kegiatan Pilkada serentak di Sulut. Termasuk penundaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado.

Laporan hasil Pilkada dipaparkan bergantian kedua pimpinan Bawaslu Sulut.   Beberapa masukkan diberikan Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad untuk segera dilaksanakan Bawaslu Sulut. Apalagi Pilkada Kota Manado tertunda.

Muhammad juga memerintahkan Bawaslu Sulut siapkan seluruh data, sekiranya ada sengketa yang akan terjadi sehubungan hasil Pilkada.

Ia berharap sesudah Pilkada, segenap pengawas pilkada di Sulut dapat menyiapkan data dan laporan. Agar tahapan selanjutnya bisa berlangsung dengan baik.

(bawaslusulut)

Jimmy Rimba Rogi

Pilkada Manado Ditunda

JAKARTA, BAWASLU SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda Pilkada Serentak di Manado. Selain itu, ada 4 daerah lainnya yang juga ditunda yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.
“Kalteng dan Fakfak, kami akan tunda dan kemudian kami akan lakukan kasasi,” ujar Komisioner KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/12/2015) malam.
“Pematangsiantar, Simalungun, Manado juga akan kami tunda dan minta putusan akhirnya segera,” kata dia.
Penundaan dilakukan karena ada perubahan komposisi calon kepala daerah, menyusul putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
 Untuk diketahui, PTTUN sudah menjatuhkan putusan yang menyatakan calon kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak dapat kembali mengikuti kembali Pilkada Serentak, setelah sebelumnya dibatalkan oleh KPU setempat. Sedangkan, tiga daerah lainnya masih berupa putusan sela yang memerintahkan menunda keputusan KPU setempat tentang pembatalan calon di tiga daerah tersebut.
Hadar mengakui belum bisa memastikan berapa lama penundaan Pilkada di lima daerah tersebut. Ia menambahkan, pihaknya akan meminta Mahkamah Agung agar kasasi KPU dapat diprioritaskan. Sehingga, Pilkada di kelima daerah tersebut dapat tetap dilaksanakan pada 2015.
Sementara itu, pencetakan logistik surat suara di kelima daerah tersebut masih menunggu putusan kasasi yang akan dilakukan KPU.
“Jadi prosesnya baru bisa kembali dilakukan pasca-ada putusan dari kasasi,” kata Hadar.
 (kps/bawaslusulut)
Salah seorang anggota Panwaslu Minahasa Selatan, Meidy Mamangkey.

Pers Awasi Pungut Hitung Suara

AMURANG, BAWASLU SULUT – Mengantisipasi terjadi kecurangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa Selatan (Minsel), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengajak wartawan untuk sama-sama mengawasi.

Menurut anggota Panwaslu Minsel Maidy Mamangkey, potensi terjadinya kecurangan pada saat pemungutan dan perhitungan suara.

”Yang paling rawan terjadi kecurangan pada saat pemungtan dan perhitungan suara. Untuk itu kami mengajak rekan-rekan wartawan untuk sama-sama mengawasinya,” kata Mamangkey pada konferensi pers, Senin (7/12/2015).

Ia juga berharap kepada warga untuk segera membuat laporan jika ditemukan pelanggaran dalam pemungutan dan perhitungan suara.

”Jangan ragu untuk melapor jika ditemukan indikasi kecurangan pada pemungutan dan perhitungan suara. Kami akan tindak lanjuti jika pelapor membawa bukti fisik seperti foto, rekaman atau visual agar menjadi bukti untuk kami tindaklanjuti,” pungkasnya.

(bk/bawaslusulut)

Salah seorang pimpinan Bawaslu Sulawesi Utara, John Suoth dijaga ketat polisi saat hendak masuk ke Kantor Bawaslu, Jalan Trans Manado - Tomohon, Winangun, Manado.

Pilkada Manado Dijaga 200 Brimob Kelapa Dua

MANADO, BAWASLU SULUT – Kisruh Pilkada Manado menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Tidak diloloskan salah satu pasangan calon (paslon) Jimmy Rimba Rogi-Bobi Daud berpeluang terciptanya riak-riak yang menganggu kondusif jalannya Pilkada serentak, 9 Desember 2015.

Sebanyak 200 personil Korps Brimob Polri diperbantukan untuk mengawal dan mengamankan Pilkada Serentak di Manado. Pengawalan bukan hanya saat pencoblosan, tetapi hingga penetapan pemenang pilkada.

“Memang benar ada 200 personil Brimob Kelapa Dua yang diperbantukan,” ujar Kasubag Humas Iptu Agus Marsidi kepada beritakawanua.com, Senin (7/12/2015).

Secara keseluruhan, kepolisian menurunkan 1330 personilnya untuk mengamankan 953 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang terdiri 811 TPS di Manado, 36 TPS di Kecamatan Wori Minahasa Utara dan 106 TPS di Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Mandolang Kabupaten Minahasa.

“Polresta Manado sendiri menyiapkan 780 personil, sisanya 220 personil Sabhara Polda Sulut dan 130 anggota Brimob Paniki,” katanya.

Marsidi menambahkan, 1.330 personil yang diturunkan, tak semuanya disiapkan untuk mengamankan TPS. Ada juga yang stand by di kantor serta melakukan patroli. “Anggota Brimob dan Tim Paniki Polresta Manado ditugaskan untuk mobile (patroli) saat pemilihan nanti,” tambahnya.

Lanjutnya, jika nanti ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang sengaja membuat keributan atau sengaja mengacaukan jalannya Pilkada Serentak di Manado, akan berurusan dengan hukum. Tindakan tegas akan diberlakukan demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif.

“Kami tak segan-segan menangkap dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Marsidi.

(bk/bawaslusulut)

Ketua Panwaslu Kota Tomohon, Rita Kambong

Harus Proaktif, Jangan hanya Tunggu Laporan Warga

TOMOHON, BAWASLU SULUT – Salah seorang tokoh masyarakat Kota Tomohon, Ibrahim Tular (Bam) mengatakan, Panwaslu harus proaktif dalam mengawasi pergerakkan pasangan calon wali kota atau wakil wali kota, serta tim sukses di masa minggu tenang ini.

Pasalnya, sambung dia, sebelum pencoblosan diduga akan terjadi serangan fajar kepada masyarakat.

“Kami akan selalu mendukung pelaksanaan tugas Pengawas. Kami juga mengharapkan Panwas jangan hanya tunggu laporan masyarakat, tetapi harus secara aktif lakukan monitoring di lapangan,” ungkap salah satu pendiri Kota Tomohon ini.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Tomohon Rita Kambong mengatakan, pihaknya akan bekerja secara profesional sesuai perundang-undangan berlaku.

“Peran serta masyarakat sangat di harapkan untuk melakukan pengawas dan melaporkan kepada pihaknya jika mengetahui pelanggaran yang terjadi,” tegas Kambong.

(bawaslusulut)

Panwas Kota Bitung menggelar FGD soal peranan pers awasi Pilkada 2015.

Waspada! Pemilih Ganda di TPS

BITUNG, BAWASLU SULUT – Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Bitung menggelar fokus grup diskusi (FGD) bertajuk Peran Media Massa Dalam Pengawasan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2015, pada salah satu hotel di Bitung, Sabtu (5/12/2015).

“Waspada pemilih ganda. Artinya habis memilih di TPS A, pergi ke TPS B dengan bawa tanda pengenal berupa KTP, SIM dan Paspor. Sebab ada cara yang dipakai untuk menghilangkan tinta sesudah mencoblos apalagi kalau kualitas tinta tidak baik, bisa dihilangkan,” jelas salah seorang personil Panwas Kota Bitung, Robby Kambey.

FGD dipimpin personil Panwas Kota Bitung yakni Robby Kambey dan Zul Densi didampingi Sekretaris Panwas, Wawan Sembahyang dan Ketua KIPP Kota Bitung Robby Hulopi.

“Masa tenang sangat berpotensi terjadinya pelanggaran Pilkada, baik dalam bentuk mobilisasi Pemilih, Money Politic dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang intinya melanggar aturan, untuk itu pihak Panwas sangat berharap peran pers dan kerja sama yang baik dari semua elemen masyarakat dalam pengawasan,” ujar Densi.

(bawaslusulut)