Presiden Jokowi Utus Watimpres Lihat Pilkada Manado

MANADO, BAWASLU SULUT – Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pilkada di Kota Manado.

Hal tersebut dikatakan anggota Wantimpres, Suharso Monoarfa saat mendatangi tempat penyimpanan logistik KPU Manado di Aula SMK Pomorow, Senin (30/11/2015).

Suharso mengaku mendapat tugas khusus Presiden untuk mengamati dari dekat persoalan di Pilkada Manado.

“Manado adalah salah satu tempat dimana tahapan Pilkada bermasalah, kita datang untuk melihat secara langsung,” kata dia.

Dikatakannya, persoalan di Manado akan diteliti sebabnya serta dicari solusinya.

Menurut dia, persoalan bisa saja disebabkan kebutuhan akan aturan baru atau aturan yang ada justru bermasalah.

“Kita akan kaji supaya kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari,” kata dia.

(tr/bawaslusulut)

Awasi Pilkada Minsel, Panwaslu Libatkan Tokoh Agama

AMURANG, BAWASLU SULUT – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melibatkan para agama guna mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minsel, 9 Desember 2015.

Ketua Panwaslu Minsel, Eva Keintjem dalam rapat diskusi bersama sejumlah tokoh agama mengatakan, peran mereka sangat penting dalam mengawasi Pilkada ini.

”Peran para tokoh agama sangat dibutuhkan untuk awasi Pilkada. Untuk itulah kami sebagai lembaga pengawas Pemilu ajak Anda (red, tokoh agama) berperan dalam awasi Pilkada ini,” ujar Keintjem.

Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satunya dengan memberikan sosialisasi melalui tempat-tempat ibadah agar tahapan Pilkada terlaksana dengan baik dan benar.

”Sosialisasi melalui tempat ibadah dengan mengajak waraga dan jemaat agar untuk sama-sama mengawasi jalannya Pilkada ini, guna tercipta pemimpin Minsel yang benar-benar pilihan hati rakyat,” tukasnya.

(bawaslusulut)

Tak Masukkan LADK dan LPSDK, Paslon Dicoret dari Peserta Pilkada

MANADO, BAWASLU SULUT- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, mengatakan, laporan akhir dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 harus masuk sampai 6 Desember 2015. Jika tidak akan dicoret dari pencalonan.

“Jika terlambat atau tidak serahkan LPPDK, paslon yang bersangkutan bisa dibatalkan atau dicoret pencalonannya oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Ia menekankan, LADK dan LPSDK yang cenderung minim atau melebihi batas, mengesankan bahwa laporan Paslon hanya sekedar formalitas sebagai syarat untuk tidak mendapatkan sanksi, tanpa diikuti akuntabilitas dari pelaporan Paslon itu sendiri.

Diingatkan, Paslon mempersiapkan laporan akhir dana kampanye dan menyerahkan laporan hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal yang telah ditentukan, yakni batas akhir 6 Desember 2015.

“Telat berikan laporan, pasangan calon dapat dibatalkan jika terbukti di pengadilan secara sah telah menerima kelebihan sumbangan dari perseorangan,” papar dia.

Malonda menyebutkan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tentang dana kampanye, disebutkan dana sumbangan dari perseorangan maksimal Rp. 50 juta. Paslon kepala daerah bisa dinyatakan batal sebagai peserta Pilkada jika melanggar aturan pembatasan dana kampanye sebagaimana telah diatur dalam PKPU tersebut.

(bawaslusulut)

Kapolri: Incumbent Jangan Mobilisasi PNS

MAKASSAR, BAWASLU SULUT – Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mempolitisasi birokrat dalam pemilihan kepala daerah serentak yang digelar Desember 2015.

“Saya ingatkan, jangan ada politisasi birokrat. PNS harus netral dan menjunjung tinggi netralitasnya itu karena ada undang-undang yang mengaturnya,” ujar Kapolri di Makassar, Selasa (24/11/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) seperti halnya dengan aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk menjunjung tinggi netralitas dalam setiap momen pemilihan umum.

Badrodin meminta kepada semuanya terutama bagi petahana agar tidak memanfaatkan aparatur pemerintah dalam meraih suara yang banyak dan keluar menjadi pemenang di Pilkada.

“Misalnya yah, incumbent maju kemudian ada instruksi mulai tingkat kabupaten sampai tingkat desa ada memobilisasi massa. PNS harus netral seperti TNI dan Polri,” kata Kapolri.

Kapolri mencontohkan, politisasi birokrat, yakni dengan menggerakkan aparatur pemerintah mulai dari tingkat pemerintah kabupaten yang berjenjang hingga ke tingkat kepala desa.

Menurut Badrodin, aparat pemerintah yang mempunyai struktur organisasi hingga tingkat kelurahan dan desa ditopang dengan program-program yang memudahkan untuk bisa memobilisasi massa.

“Itu tidak boleh dilakukan, anggota harus bisa bekerjasama dengan semua pihak, Panwaslu agar mengawasi dengan seksama ini. Jangan ada mobilisasi PNS,” kata Badrodin.

Kapolri memperkirakan, pemilihan kepala daerah serentak tahun ini juga akan terjadi gangguan dari segala lini seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya.

Namun, tingkat gangguan itu harus diatasi dan diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan yang telah ditugaskan di lapangan. Semua anggota harus fokus dengan tugasnya masing-masing.

“Seluruh jajaran untuk merapatkan barisan dan melakukan antisipasi dini. Semua harus menjaga, kita antisipasi kerawananya, masih ada waktu untuk itu,” kata dia.

Mantan Wakapolri itu menambahkan, pihaknya beserta seluruh pihak terkait mulai saat ini harus kompak dalam menjaga situasi kondusif Pilkada di Sulawesi Selatan.

“Semua pihak harus bersungguh-sunghuh menjaga pilkada agar ke depannya sukses. Di sini ada sentra Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu) dan ada juga pemerintah daerahnya. Semua harus dikomunikasikan jika ada masalah,” jelasnya.

(bawaslusulut)

Paslon di Minsel Dukung Pilkada Damai

AMURANG, BAWASLU SULUT – Dua pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Minahasa Selatan (Minsel) sepakat menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Forum Pilkada Damai 2015.

MoU Pilkada Damai 2015 ini digagas oleh Kepolisian Resort (Polres) Minsel dan berlangsung di Mapolres Minsel, Jumat (18/9) pekan lalu. Paslon dari PDI-P dan Partai Golkar yakni Christiany Eugenia Paruntu-Frangky Donny Wongkar dan karel Lakoy-Freddy rawis hadir langsung dalam acara tersebut.

“Kami sepakat mendatangani Nota Kesepahaman untuk melaksanakan Pilkada Damai yang aman, damai santun dan bermartabat pada 9 Desember 2015. Semoga apa yang kami cita-citakan dan harapkan ini bisa terwujud,” tegas Paruntu saat diberikan kesempatan membawakan sambutannya.

Didalam MoU tersebut, kata Paruntu kedua paslon telah bersepakat untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Kabupaten Minsel sesuai peraturan dan perundang-undangan Pilkada dan aturan teknisnya lainnya.

Calon bupati dari Partai Golkar, Karel Lakoy menuturkan bahwa penandatanganan MoU tersebut akan menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan pilkada. Lakoy menambahkan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan bersama di dalam MoU itu.

Kapolres Minsel, AKBP Benny Bawensel meminta kepada kedua paslon serta tim kampanye dan tim suksesnya untuk melakukan kampanye secara sportif dan menanamkan sifat siap kalah. “Dalam Pilkada ini harus ditanamkan rasa atau sifat siap kalah, karena dalam Pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah,” ucap Bawensel.

KPUD dan Panwaslu Minsel juga ikut memberikan masukan dan membacakan aturan dihadapan masing-masing paslon terkait mobilisasi massa, ketertiban dalam kegiatan kampanye dan kenyamanan bagi masyarakat saat berkampaye. Tampak hadir dalamForum Pilkada Damai 2015 ini diantaranya Kejari Amurang, Ketua KPUD Minsel Fanly Pangemanan dan rekan-rekannya, serta Ketua Panwas Minsel Eva Keintjem.

(tr/bawaslusulut)

KPU RI Coret Imba-Bobby di Pilkada Manado

JAKARTA, BAWASLU SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mencoret pasangan calon wali kota Manado, Jimmy Rimba Rogi (Imba) dan calon wakil wali kota Manado, Bobby Daud dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2015.

“Kami telah perintahkan kepada KPUD Provinsi Sulawesi Utara untuk serahkan surat KPU RI kepada KPUD Kota Manado membatalkan putusan meloloskan Jimmy Rimba dan Bobby Daud sejak 1×24 jam surat keluar,” jelas Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay kepada wartawan, Senin (23/11/2015) malam.

Seperti dilansir KOMPAS TV, Senin malam, Gumay menambahkan, KPUD Manado harus membatalkan keputusan keliru meloloskan paslon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud ikut Pilkada.

“Disimpulkan dari hasil verifikasi, KPU Kota Manado tidak berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian. Polresnya, ya,” ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Kondisi demikian pada akhirnya memberi keleluasaan pihak-pihak yang menekan KPU Kota Manado. Hal itu semestinya tidak dibiarkan.

“Mereka sempat dikurung sampai 6 jam di dalam ruangan tidak boleh keluar dan seterusnya,” kata Hadar.

Menurut Hadar, polisi seharusnya dapat segera mengevakuasi para penyelenggara pemilu tersebut. Sebab, dengan membiarkan mereka terkurung, berarti polisi membiarkan situasi di mana penyelenggara pemilu dipaksa mengambil keputusan dalam suasana penuh tekanan.

Ia berharap agar KPU Kota Manado bisa segera menjalankan tugasnya mencoret kembali calon kepala daerah bebas bersyarat, Jimmy Rimba Rogi-Bobby Daud agar permasalahan bisa cepat selesai.

“Mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Satu lagi kami minta mereka berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian,” kata Hadar.

(bawaslusulut)

Suak: Orasi Kampanye tak Melenceng dari Materi Kampanye

MANADO, BAWASLU SULUT – Penyelenggara Pemilu tidak melarang calon kepala daerah tampil sebagai orator atau juru kampanye pasangan calon kepala daerah lain.

Hal tersebut dikatakan Pimpinan Bawaslu Sulut Johnny Suak saat Forum Group Discussion (FGD), di Kantor Bawaslu Sulut, belum lama ini.

Ia menyatakan, yang terpenting orasi kampanye tidak melenceng dari materi kampanye.

“Misalnya ada calon gubernur atau wakil gubernur yang kebetulan pimpinan partai bisa menjadi orator kampanye bagi pasangan calon di kabupaten dan kota. Materi kampanye untuk calon kota/kabupaten bukan kampanye untuk diri sendiri,” jelas Suak.

Meski begitu, sambung dia, terbuka peluang bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur berkampanye menyampaikan visi dan misi pada agenda kampanye calon kabupaten/kota.

“Syaratnya yang bersangkutan harus mengantongi izin kampanye dari KPU,” pungkas Suak.

(bawaslusulut)

Pengawas TPS Ujung Tombak Bawaslu

SURABAYA, BAWSLU SULUT – Pengawas Pemilihan Kota Surabaya melaksanakan apel siaga penetapan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Surabaya, Jumat (20/11).

Apel siaga yang digelar dilapangan Balai Kota Surabaya ini diikuti oleh 3.936 pengawas TPS, 154 pengawas pemilu lapangan (PPL), dan 93 Anggota Panwas Kecamatan dan dihadiri langsung Ketua Bawaslu RI Muhammad yang bertindak sebagai Pimpinan Apel.

Dalam sambutannya Muhammad menegaskan bahwa keberadaan pengawas TPS sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada mendatang. Pengawas TPS merupakan ujung tombak Bawaslu. Sebab Pengawas TPS akan berhadapan langsung dengan tantangan pengawasan yang dilakukan di lapangan.

“Dengan melakukan pengawasan secara langsung dan berlaku netral, maka pengawasan yang dilakukan saudara di TPS akan menentukan dan mengendalikan pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya berjalan sesuai harapan bersama,” tambahnya.

Muhammad juga mengajak kepada semua pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah (pengawas TPS) untuk membuktikan bahwa pengawas pemilu bisa menjadi bagian yang ikut menentukan penyelenggaraan pilkada nanti berjalan dengan jujur, transparan, dan demokratis
“Pada saat kita dipercaya sebagai penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu, disitu kita harus buktikan kita bisa menjadi bagian yang ikut menentukan pelaksanaan pilkada nanti berjalan secara damai, jujur, dan bermartabat. Ini yang harus kita buktikan kepada Indonesia, kepada pemerintah pusat yang selalu menghawatirkan pelaksanaan pilkada akan berjalan tidak aman,” tegasnya kembali.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa peran dan fungsi Pengawas TPS sama dengan peran dan fungsi Bawaslu RI. Pengawas TPS adalah organ formal yang harus diperlakukan secara terhormat oleh KPPS dan peserta pilkada. Posisi Pengawas TPS juga telah dipastikan akan berada di dalam TPS pada saat pemungutan suara nanti.
Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar ini mengatakan Pengawas TPS bisa melakukan pengawasan mulai dari tahap persiapan, pemungutan suara, sampai penghitungan suara. Bahkan, kata dia, apabila terjadi perbedaan pendapat antara petugas KPPS dengan saksi pasangan calon, maka wajib bagi KPPS mendengarkan patuah dan rekomendasi pengawas TPS.

Muhammad mengandaikan jika di TPS terjadi perbedaan pendapat ataupun konflik antara KPPS KPU dengan saksi pasangan calon terkait hasil suara, maka yang menyelesaikan masalah tersebut ialah pengawas TPS. Oleh karenanya kata dia, pengawas TPS harus lebih pintar, berani dan lebih tegas dari petugas KPPS dan para saksi dari pasangan calon. Pengawas TPS harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di TPS nantinya.

(bawasluri)

Bawaslu RI: Jimmy Rimba Rogi masih Berstatus Bebas Bersyarat

BANDUNG, BAWASLU SULUT – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, menegaskan, pencalonan Jimmy Rimba Rogi yang berstatus bebas bersyarat tetap tak memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2015.

Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjutnya.

“Bahwa ada interpretasi dari KPU Kota Manado yang menyatakan itu memenuhi syarat, ini jadi ruang KPU. Silakan. Yang jelas Bawaslu sudah menyampaikan pendapatnya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat,” kata Nasrullah di Bandung, Jumat (20/11/2015).

Dia membantah pihaknya berada dalam posisi pembiaran. Nasrullah menuturkan, Bawaslu menghargai sikap institusi lain, seperti KPU dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut dia, seharusnya keputusan DKPP hanya menyangkut perilaku etik dan tak boleh memasuki wilayah administratif seperti pencalonan dalam pilkada.

“Tapi yang sudah diputus tetap kita hormati,” sambung dia.

Pasca-putusan DKPP yang memutus KPU Kota Manado direhabilitasi, salah satu kandidat kepala daerah di Kota Manado, Jimmy-Bobby yang tadinya sempat digugurkan, kini kembali diikutsertakan dalam pilkada serentak 9 Desember 2015.

“Tadinya langkah Bawaslu sama persis dengan KPU. Tapi sekarang kita serahkan itu pada publik. Yang jelas Bawaslu sudah menunaikan tugasnya,” kata Nasrullah.

(kps)

KPU Sulut: Bebas Bersyarat tak bisa Ikut Pilkada

MANADO, BAWASLU SULUT – Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh mengatakan, sikap KPU tentang bebas bersyarat bagi calon wali kota Manado, Jimmy Rimba Rogi sudah jelas.

“Status bebas bersyarat tidak bisa jadi calon. Kami lakukan monitoring, supervisi dan klarifikasi ke KPU Manado. Surat Edaran KPU RI menjelaskan bahwa calon tidak memenuhi syarat (TMS). Muncul dokumen-dokumen pada akhirnya keluar rekomendasi,” jelas dia pada Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pilkada Serentak Provinsi Sulawesi Utara 2015 yang digelar Bawaslu Sulut, Rabu (18/11/2015)

Pada FGD tersebut, salah seorang narasumber, Direktur Kode Inisiatif, Very Junaidi, mengatakan, potensi kecurangan lebih besar terjadi di tingkat PPK dan PPS.

“Mungkin di tingkat atas tidak masalah. Tapi di tingkat PPS dan kecamatan sangat memungkinkan. Paling berpotensi adalah jual beli suara cukup bermain dengan penulisan angka dibandingkan politik uang,” tukas Junaidi.

Ia menambahkan, peran media dan masyarakat dibutuhkan untuk meminimalisir kecurangan pilkada. Masyarakat diharapkan melapor jika melihat indikasi kecurangan.

(bawaslusulut)