Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn-Malonda.

Bawaslu akan Coret Paslon Sebelum 9 Desember

MANADO, BAWASLU SULUT – Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan akan bisa menganulir pasangan calon (paslon) Kepala Daerah yang terbukti melakukan dugaan politik uang di minggu tenang atau sehari sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2015.

Hal itu ditegaskan Malonda kepada beritakawanua.com, di sela-sela perayaan Ibadah Natal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Utara, Sabtu (5/12/2015) malam.

Ia mengingatkan, kepada para paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Sulut bersama masing-masing tim pemenangan untuk tidak melakukan pelanggaran selama masa tenang.

“Sesuai dengan amanat perundang-undangan, mulai Minggu (6/12) pukul 00.00 Wita dinihari semua alat peraga kampanye harus dibersihkan, termasuk iklan dan berita yang bernuansa iklan ajakan di media masa dan media online. Jika terbukti melanggar, konsekuensinya bisa sampai didiskualifikasi dari calon, bila terbukti,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta kepada Bawaslu agar ketat menelusuri adanya potensi tindakan politik uang dan kampanye gelap saat menyelenggarakan acara atas nama keagamaan dan olahraga di masa kampanye dan masa tenang.

“Pihak Bawaslu harus mengawasi secara ketat pasangan calon yang melakukan kegiatan atas nama acara keagamaan dan olahraga karena banyak kemungkinan terjadi,” ujar Ferry.

Ferry menjelaskan, kegiatan yang mengatasnamakan keagamaan dan juga olahraga memang tidak dilarang oleh peraturan KPU.

Hanya saja, jika kegiatan tersebut membagikan hadiah yang dinilai mempunyai harga lebih dari Rp 25 ribu maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori politik uang.

(bawaslusulut)

 

Ketua Bawaslu Sulut menyerahkan tugas pengawasan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

Panwaslu Gelar Bimtek Awasi Pemungutan dan Perhitungan Suara

AMURANG, BAWASLU SULUT – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengawasan pemungutan dan perhitungan surat suara, di Aula Waleta Kantor Bupati Minsel, Sabtu (5/12/2015).

Bimtek dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minsel, Drs Danny Rindengan MSi dan dihadiri seluruh Panwascam, PPL dan Pengawas PPS di 17 Kecamatan.

Ketua Panwaslu Minsel Eva Keintjem mengatakan, Pilkada 9 Desember 2015 di Kabupaten Minsel tinggal 4 hari lagi, untuk itu selaku penyelenggara Pilkada sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mengawasi Pilkada agar terlaksana dengan jujur dan adil dan menghasilkan pemimpin Minsel yang diinginkan warga Minsel.

”Tugas dari Panwascam, PPL dan Pengawas PPS untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara nanti,” ujar Keintjem.

Sementara itu, anggota Panwaslu Minsel lainnya Franny Sengkey menegaskan, selaku pengawas Pilkada pihaknya tak boleh lengah sedetikpun.

”Jika ditemukan hal yang melanggar peraturan, harus segera dilaporkan supaya langsung di proses. Karena siapa saja yang melanggar peraturan, dalam Perbawaslu akan dikenakan sanksi pidana,” tandasnya.

(bawaslusulut)

Akademisi Unsrat Manado, DR. Tommy Sumakul dan Pemred Beritakawanua.com saat menjadi narasumber di kegiatan Bawaslu Sulut.

Sumakul: Potensi Kecurangan Ada di Tingkat Kecamatan

MANADO, BAWASLU SULUT – Titik kerawanan yang paling menonjol setelah pencoblosan suara berada di tingkat kecamatan. Sebab, oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan bermain nakal terhadap sisa kertas suara atau kertas suara yang ada pada kotak suara.

Hal tersebut dikatakan akademisi Universitas Samratulangi Manado, DR. Tommy Sumakul di hadapan peserta soal potensi kerawanan pada Pilkada serentak 2015.

Alasan dia, kotak suara yang berisikan kertas suara menginap di Kantor Kecamatan. “Karena kotak suara di TPS bermalamnya di kecamatan,” papar dia.

Oleh karena itu, sambung dia, Bawaslu atau Panwaslu harus gandeng pers dan organisasi masyarakat untuk mengawasi. Sebab, personil Bawaslu dan Panwaslu tidak bisa menjangkau semua TPS dan kantor kecamatan.

Pada beberapa waktu lal, sewaktu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahtjo Kumolo berkunjung ke Kantor Bawaslu Sulawesi Utara, pernah mengatakan, titik paling rawan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) berada di tingkat kecamatan.

Mendagri akan menggandeng Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendeteksi titik rawan pelanggaran yang berpotensi konflik.

(bawaslusulut)

Ketiga pimpinan Bawaslu Sulut saat menerima perwakilan Imba-Bobby, Jumat (4/12/2015).

Tiga Pimpinan Bawaslu Sulut Berdialog dengan Pendukung Imba-Bobby

MANADO, BAWASLU SULUT – Akhirnya, perwakilan pendukung Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud (Imba-Bobby) diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, di kantor Jalan Trans Manado-Tomohon, Kelurahan Winangun, Manado, Jumat (4/12/2015) sore tadi.

Hanya 10 orang yang bisa masuk berdialog dengan ketiga pimpinan Bawaslu, Ketua Herwyn Malonda didampingi dua rekannya, John Suak dan Syamsurizal Musa.

Sedangkan, ribuan pendukung Imba-Bobby berada di jalan raya atau di luar halaman Kantor Bawaslu dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.

Sebelumnya, ketiga personil Bawaslu diantar dengan mobil polisi ke Kantor. Bawaslu karena massa pendukung Imba-Bobby sudah berada di seputaran kantor.

Mobil yang ditumpangi dibuka langsung Kapolresta Manado Kombes Pol Rio Permana Mandagi. Setiba di kantor, mereka masuk ke kantor.

Sebagaimana diketahui, Imba-Bobby dicoret KPU Kota Manado sebagai peserta Pilkada tanggal 9 Desember 2015.

(bk/bawaslusulut)

logo pilkada

Bawaslu dan KPU Sulut Aman

JAKARTA, BAWASLU SULUT – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap lima penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 12 (dua belas) Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jl. M. Thamrin, Jakarta, Rabu (2/11).

“Masing-masing satu orang dari Panwas Fakfak Provinsi Papua Barat, Panwas Karang Asem Provinsi Bali, KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, PPS Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, PPK Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir.  Khusus untuk Panwas Karang Asem yang diberhentikan adalah statusnya sebagai ketua, sedangkan kedudukan sebagai anggota tetap,” ujar Ketua Majelis Hakim DKPP Jimly Asshiddiqie di kantor DKPP.

Selain Jimly, sidang ini dihadiri anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait dan Endang Wihdatiningtyas.

DKPP juga menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda kepada 20 Penyelenggara Pemilu. Sanksi berupa peringatan dijatuhkan kepada 13 (tiga belas) penyelenggara Pemilu dan sanksi peringatan keras terhadap 7 (tujuh)  penyelenggara Pemilu.

“Sedangkan terhadap penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya. Ada 22 penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi,” papar Jimly.

Berikut Daftar penyelenggara Pemilu yang Diputus:

a.    Sanksi Pemberhentian Tetap

1.   I Wayan Eka Swecantara, ketua Panwas Kabupaten Karang Asem (*)

2.   Ali Hantai,  ketua PPS Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

3.   Cyrillus Adopak, ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

4.   Slamat Simanjuntak, ketua PPK Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir

5.   Sunarto Sastrowardojo, anggota KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

*) I Wayan Eka Swecantara diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua dengan tidak menghilangkan kedudukannya sebagai anggota Panwaslu Karang Asem.

     Sanksi Peringatan

1.    Arifin Utina, ketua PPS Desa Kenari Kabupaten Pohuwato

2.    Yunita Monoarfa, anggota PPS Desa Kenari Kabupaten Pohuwato

3.    Empi Pakaya, ketua PPS Desa Yipilo Kabupaten Pohuwato

4.    Herman Pangulu, anggota PPS Desa Lomuli, Kabupaten Pohuwato

5.    Fatmah Laiya, anggota PPS Desa Lomuli Kabupaten Pohuwato

6.    Maryati Pakaya, anggota PPS Desa Suka Damai Kabupaten Pohuwato

7.    Afidatusholikha, anggota KPU Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

8.    Achmad Arif, anggota KPU Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

9.    Junpiter Pakpahan, ketua Panwas Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara

10.  Ali Imransyah, anggota, Panwas Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara

11. Syarif Hidayat, ketua Panwaslu Kabupaten Karawang

12. Noor Toha, ketua KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

13. Endang Susilowati, anggota KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

c.    Sanksi Peringatan Keras

1.    Dihuru Dekry Radjaloa, anggota ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

2.    Gazali Letsoin, anggota ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

3.    Muhammad Tahir Patiran, sekretaris Panwaslu Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

4.    Ayuhanafiq, ketua KPU Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

5.    Heru Efendi, anggota KPU Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

6.    Vikhie Ristianto, KPU Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

7.    Guntur Hutajulu, anggota Panwas Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara

d.   Rehabilitasi

1.    Mulia Banurea, ketua KPU Sumatera Utara

2.    Benget Manahan Silitonga, anggota KPU Sumatera Utara

3.    Nazir Salim Manik, anggota KPU Sumatera Utara

4.    Yulhasni, anggota KPU Sumatera Utara

5.    Evi Novida Ginting, anggota KPU Sumatera Utara

6.    M. Zainal Abidin, ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

7.    Yessy Y Momongan, ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara

8.    Ardiles M.R Rewoh, anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

9.    Vivi Teskri Lidia George, anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

10. Zulkifli Golonggom, anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

11. Fachruddin Noh, anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

12. Herwyn J.H. Malonda, ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

13. Johny A.A Suak, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

14. Syamsurijal, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

15. Darwis Hasan, ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

16. Idris Usuli, anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

17. Oeng Rauf Madjid, anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

18. Rahmat Katon Mohi, anggota anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

19. Wahidin Lukum, anggota anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

20. Sunawiyanto, anggota KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

21. Purwo Atmojo, anggota KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

22. Rahman Basrie, sekretaris KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

(sp/bawaslusulut)

Aksi demo dari pendukung Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud, belum lama ini.

Bawaslu Sulut Konsultasi ke Bawaslu RI

MANADO, BAWASLU SULUT – Terkait dengan laporan dari Calon Wakil Walikota Manado yang digugurkan Boby Daud, Bawaslu Sulut telah meminta secara lisan ke Bawaslu RI untuk segera menggelar perkara tersebut.

Menurut Herwyn, hal ini dilakukannya karena yang dilaporkan adalah sengketa Pilkada, sehingga perlu adanya gelar perkara.

“Karena laporan sengketa, pelanggaran sudah masuk. Kami sudah hubungi ketua Bawaslu untuk hal itu,” kata Herwyn.

Sementara, terkait dengan persoalan digugurkannya Jimmy Rimba Rogi yang dinilai pilih kasih, dimana di Bone Bolango, Gorontalo, justru calon berstatus sama telah diloloskan Bawaslu, itu menurutnya juga telah dimintakan tanggapan dari Bawaslu RI.

Dia menegaskan, keputusan terakhir ada di Bawaslu RI. Pasalnya setelah putusan di Bone Bolango, dirinya saat itu juga langsung meminta penjelasan, apakah ada beda antara Imba dan Ismed (Calon Bupati Bone Bolango yang kembali diloloskan).

“Kalaupun berbeda, nanti disampaikan. Apa itu terkait dengan data, regulasi, keputusan dan lainnya,” ungkap Herwyn.

Menurut Malonda, sebenarnya, itu dari KPU. Apakah KPU akan pakai kajian Bawaslu atau tidak.

“Soal kembali di TMS kannya Imba, sebenarnya saat KPU nyatakan sudah MS, dari kami, ya itu sudah. Kami tidak masuk di situ lagi. Tapi kan harus lihat juga ada surat perintah dari KPU RI. Jangan hanya lihat di Bawaslu. Tapi kita tunggu saja gelar perkaranya,” kata Malonda kembali.

(bawaslusulut)

 

 

Ketua Bawaslu Sulawesi Utara Herwyn Malonda bertindak sebagai pembina upacara apel siaga.

Bawaslu Sulut Gelar Apel Siaga di Tomohon

TOMOHON, BAWASLU SULUT- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar apel siaga pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2015 di lapangan Ex Rindam Tomohon, Senin (1/12/2015).

Ratusan Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten/Kota, Kecamatan, Petugas Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) hadir pada apel tersebut.

Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda bertindak sebagai pembina upacara mengatakan, semua pengawas pemilu di semua tingkatan harus siap dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

“Setiap pengawas harus selalu proaktif dan bijak dalam melihat, amati semua pelanggaran yang terjadi di lapangan baik dilakukan oleh pasangan calon maupun tim serta penyelenggara Pemilu (KPU, PPK, PPS dan KPPS),” ungkap Malonda.

Ia menambahkan Pengawas Lapangan akan mendapat buku saku yang berisikan tugas dan kewajiban ketika menjalankan tugas pengawasan.

Tugas  sebagai anggota Panwas apabila di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akan menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil.

“Pengawas Pemilu harus selalu siap fisik dan mental serta memiliki pengetahuan Kepemiluan agar dapat mengawasi dan mencegah segala kecurangan yang akan terjadi,” tegas Malonda di hadapan peserta Apel.

Mantan Anggota KPU Minahasa ini mengharapkan, pengawas pemilu dapat menjalin koordinasi dengan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015.

Selain itu Pengawas Pemilu dengan Pengetahuan yang baik akan menjadikan Pemillu Kepala Daerah dan Wakil Daerah dapat berjalan dengan baik yang tidak menggunakan money politik untuk membujuk Pemilih guna memilih calon tertentu.

Hadir dalam Apel siaga ini, Forkopinda Sulut dan Kota Tomohon serta Pengawas Pemilu di semua Tingkatan.

(bawaslusulut)

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi Utus Watimpres Lihat Pilkada Manado

MANADO, BAWASLU SULUT – Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pilkada di Kota Manado.

Hal tersebut dikatakan anggota Wantimpres, Suharso Monoarfa saat mendatangi tempat penyimpanan logistik KPU Manado di Aula SMK Pomorow, Senin (30/11/2015).

Suharso mengaku mendapat tugas khusus Presiden untuk mengamati dari dekat persoalan di Pilkada Manado.

“Manado adalah salah satu tempat dimana tahapan Pilkada bermasalah, kita datang untuk melihat secara langsung,” kata dia.

Dikatakannya, persoalan di Manado akan diteliti sebabnya serta dicari solusinya.

Menurut dia, persoalan bisa saja disebabkan kebutuhan akan aturan baru atau aturan yang ada justru bermasalah.

“Kita akan kaji supaya kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari,” kata dia.

(tr/bawaslusulut)

Awasi Pilkada Minsel, Panwaslu Libatkan Tokoh Agama

AMURANG, BAWASLU SULUT – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melibatkan para agama guna mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minsel, 9 Desember 2015.

Ketua Panwaslu Minsel, Eva Keintjem dalam rapat diskusi bersama sejumlah tokoh agama mengatakan, peran mereka sangat penting dalam mengawasi Pilkada ini.

”Peran para tokoh agama sangat dibutuhkan untuk awasi Pilkada. Untuk itulah kami sebagai lembaga pengawas Pemilu ajak Anda (red, tokoh agama) berperan dalam awasi Pilkada ini,” ujar Keintjem.

Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satunya dengan memberikan sosialisasi melalui tempat-tempat ibadah agar tahapan Pilkada terlaksana dengan baik dan benar.

”Sosialisasi melalui tempat ibadah dengan mengajak waraga dan jemaat agar untuk sama-sama mengawasi jalannya Pilkada ini, guna tercipta pemimpin Minsel yang benar-benar pilihan hati rakyat,” tukasnya.

(bawaslusulut)

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Herwyn Malonda

Tak Masukkan LADK dan LPSDK, Paslon Dicoret dari Peserta Pilkada

MANADO, BAWASLU SULUT- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, mengatakan, laporan akhir dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 harus masuk sampai 6 Desember 2015. Jika tidak akan dicoret dari pencalonan.

“Jika terlambat atau tidak serahkan LPPDK, paslon yang bersangkutan bisa dibatalkan atau dicoret pencalonannya oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Ia menekankan, LADK dan LPSDK yang cenderung minim atau melebihi batas, mengesankan bahwa laporan Paslon hanya sekedar formalitas sebagai syarat untuk tidak mendapatkan sanksi, tanpa diikuti akuntabilitas dari pelaporan Paslon itu sendiri.

Diingatkan, Paslon mempersiapkan laporan akhir dana kampanye dan menyerahkan laporan hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal yang telah ditentukan, yakni batas akhir 6 Desember 2015.

“Telat berikan laporan, pasangan calon dapat dibatalkan jika terbukti di pengadilan secara sah telah menerima kelebihan sumbangan dari perseorangan,” papar dia.

Malonda menyebutkan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tentang dana kampanye, disebutkan dana sumbangan dari perseorangan maksimal Rp. 50 juta. Paslon kepala daerah bisa dinyatakan batal sebagai peserta Pilkada jika melanggar aturan pembatasan dana kampanye sebagaimana telah diatur dalam PKPU tersebut.

(bawaslusulut)