Bawaslu Sulut Gelar Rakor Pengawasan Pilkada

MANADO (BK): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015, di Hotel Gran Kawanua Manado, 12 Oktober hingga 14 Oktober.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn J.H. Malonda kepada beritakawanua.com, Senin pagi tadi.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur pers, organisasi masyarakat, pasangan calon (paslon) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi, dan Panwaslu.

Menurut Malonda, sebagai pembicara berasal dari Bawaslu RI, Penjabat Gubernur Sulut, Komisi ASN dan DKPP.

“Dari kegiatan ini setidaknya para stakeholder dibekali dengan beberapa materi untuk awasi, tindak pelanggaran. Sehingga Pilkada yang demokratis bisa terwujud,” papar Malonda.

(patria)

Kantor Bawaslu Sulut Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang

MANADO, BAWASLU SULUT – Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan Raya Manado menuju Tomohon, atau di Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dijaga ketat aparat kepolisian lengkap bersenjata laras panjang.

Penjagaan tersebut dilakukan polisi sejak Rabu pagi tadi hingga saat ini. Para polisi berjaga di luar gedung dilengkapi satu buah mobil anti huru-hara yang standby di kawasan Kantor  Bawaslu Sulut.

Penjagaan ketat dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulut berasal dari permintaan Bawaslu Republik Indonesia melalui salah seorang komisioner, Nelson Simanjuntak, mengantisipasi gekolak masyarakat agar pasca putusan pembatalan kepesertaan calon kepala daerah, di Manado.

Sebagaimana dilansir Koran Kompas edisi 28 Oktober pada halaman dua diuraikan, penyelenggara pemilihan umum membatalkan kepesertaan dua calon kepala daerah berstatus bebas bersyarat di Kota Manado, Sulut dan di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Yaitu, Jimmy Rimba Rogi (Manado), Yusak Yaluwo (Boven Digoel).

Kesepakatan pembatalan tersebut, diambil dalam rapat koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang khusus membahas calon ‘bermasalah’, di Jakarta, Senin (26/10/2015) malam.

Pada Selasa (27/10/2015), Bawaslu RI menerbitkan surat perintah agara Bawaslu Sulut mengambil alih penanganan kasus calon bebas bersyarat dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado.

Dalam rapat tersebut, KPU dan Bawaslu sepakat mekanisme pembatalan tetap melalui rekomendasi pengawas pemilu. Setelah rekomendasi diterima, KPU di daerah akan membatalkan kepesertaan Jimmy Rimba Rogi.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis mengatakan, KPU daerah tetap menunggu rekomendasi pengawas pemilu. Hadar menjamin, KPU daerah akan segera menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu.

(bawaslusulut)

Mendagri, Gubernur Kunjungi Kantor Bawaslu Sulut

MANADO, BAWASLU SULUT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia,  Tjahjo Kumolo mengunjungi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan trans Manado – Tomohon, Kota  Manado, Kamis siang tadi.

Mendagri didampingi Penjabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono dan beberapa pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Setibanya di Kantor, Mendagri disambut Ketua Bawaslu Sulut,  Herwyn Malonda dan salah seorang pimpinan Syamsurizal Musa.

Kurang lebih sejam, Mendagri memberikan arahan kepada jajaran Bawaslu di ruangan rapat. Begitu juga gubernur.

Pada kesempatan itu, Mendagri Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 harus sukses.  “Kalau anggaran kurang silakan koordinasi dengan Pak Gubernur,” ujar Mendagri.

Kemudian, Gubernur Sumarsono menekankan, siapa pun yang jadi gubernur nanti harus memikirkan gedung kantor Bawaslu yang permanen. Sehingga mereka yang bertugas di kantor ini (Bawaslu) boleh nyaman.

(bawaslusulut)

Mendagri: Kecurangan Sering Terjadi di Kantor Kecamatan

MANADO (BK): Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, lokasi kecurangan yang sering terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu di Kantor Kecamatan.

Hal tersebut diungkapkan Mendagri saat pertemuan dengan jajran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, di Kantor Bawaslu Jalan Raya Manado – Tomohon, Kota Manado, Kamis siang tadi.

“Biasanya kecurangan ada di tingkat kecamatan. Pejabat harus segera komunikasi,” papar mantan Sekjen DPP PDIP itu yang didampingi Penjabat Gubernur Sulut sambil menambahkan potensi konflik tinggi di Pilkada.

Ia meminta kepala daerah, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) dan perangkat kecamatan, jangan lengah. Segera mengkomumikasikan dengan tokoh masyarakat tokoh agama dan Forkompinda.

“Kepala daerah, siapapun dia harus bersikap tegas dan terus komunikasikan dengan TNI dan Polri. Harus kerjasama dengan mitra keamanan. Bersikap tegas siapa kawan siapa lawan,” ujarnya.

(patria)

Gubernur, Wali Kota, Bupati Dilarang Kerahkan PNS di Pilkada

MANADO (BK): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan penjabat gubernur, bupati dan wali kota untuk tidak mengerahkan pegawai negeri sipil pada pemilihan kepala daerah. Hal itu dikatakan Tjahjo di Manado, Kamis (29/10/2015).

“Kan sudah ada aturannya tidak boleh gerakkan PNS, tidak boleh gunakan aset pemerintah daerah. Karena itu pengawasan menjadi penting dilakukan,” kata Tjahjo.

Ia berharap pers, panitia pengawas pilkada, dan elemen kampus dapat bersama-sama ikut mengawasi jalannya pilkada.

“Petahana disilakan bekerja optimal. Kalau selama lima tahun bekerja baik melayani masyarakat, tidak berat saat melakukan kampanye,” ujarnya.

Tjahjo juga berharap pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang berlangsung aman dan tidak terjadi sesuatu yang menghalangi proses pemilihan.

“Akan geger. Emosional pilkada berbeda dengan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Emosi bisa marah atau berbuat kerusuhan,” kata Tjahjo.

Di Provinsi Sulawesi Utara, selain pemilihan gubernur, sebanyak tujuh kabupaten dan kota akan menggelar pilkada bupati/wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Tujuh kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Tomohon, kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

(*)