Johny Suak

Bawaslu Sulut Akui Kerja Sesuai Instruksi

MANADO, BAWASLU SULUT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara mengaku jika mereka bekerja sesuai dengan instruksi. Hal ini disampaikan ketika wartawan melakukan konfirmasi kepada salah satu pimpinan Johny Suak.

Menurut Suak, rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk Calon Walikota Jimmy Rimba Rogi, merupakan perintah langsung dari Bawaslu RI, yang wajib untuk dipatuhi oleh mereka di daerah.

“Rekomendasi yang kami keluarkan, sesuai dengan kajian dan instruksi dari Bawaslu RI,” kata Suak kepada wartawan.

“So begitu tu kajian dan arahan dari Bawaslu RI. Kajian pak Imba (sesuai arahan Bawaslu RI, red) sama dengan yang di Bone Bolango, Ismet Mile dan juga di Bovendigul Papua, Yusak Yaluwo.”

Suak juga terkesan enggan menjawab soal kajian hukum yang dilakukan, karena pekerjaan mereka telah sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI.

“So bagitu kajian dan arahan dari Bawaslu,” jawab dia lagi.

Sementara, terkait dengan gugatan yang akan dilayangkan oleh pihak Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud, Suak mengaku siap untuk menghadapinya.

“Mereka (Imba-Boby) kan punya hak dan harus mendapatkan ruang keadilan, dimana kami harus menghormatinya,” kata Suak mengakihiri.

(bawaslusulut)

 

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Jefler Hielsa Malonda

Ketua Bawaslu Sulut: Pengawas TPS Ujung Tombak Pilkada

MANADO, BAWASLU SULUT – Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn Jefler Hielsa Malonda mengatakan, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah pijakan pertama bagi pengawas pemilihan. Pengawas TPS, ujung tombak pengawasan Pilkada 2015.

“Maka seharusnya Pengawas TPS nantinya memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan kualitas dan integritas Pilkada 2015. Sehingga dalam merekrut Pengawas TPS, pastikan integritas dan netralitasnya. Pastikan juga bukan bagian dari tim sukses,” tegas dia.

Dijelaskan, selain masalah integritas, perlu juga dipastikan Pengawas TPS adalah orang yang mampu melokalisasi masalah. Karena pada hari pungut hitung, semua jenis pelanggaran akan berpotensi terjadi. Sehingga masalah di tingkat TPS tidak akan muncul lagi pada proses rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat kecamatan.

“Pengawas TPS perlu diberi kesadaran bahwa karena saya bertanggungjawab di TPS ini, maka saya pastikan setelah ditutup proses penghitungan di TPS tidak akan ada masalah,”ujarnya.

(bawaslusulut)

 

hakim mk

Panwas Tidak Perlu Disumpah Bersaksi di MK

JAKARTA, BAWASLU SULUT– Jajaran pengawas pemilihan (panwas), dalam memberikan keterangan pada persidangan perselisihan hasil pemilihan tidak disumpah seperti saksi pada umumnya. Hal iru karena, jajaran pengawas adalah pihak terkait yang memberi keterangan dan bukan sebagai saksi.

Hal tersebut disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di hadapan seratusan Panwas yang menjadi peserta Pembekalan Persiapan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (6/11), di Hotel Grand Sahid Jakarta.

“Panwas maupun jajaran pengawas Pemilu ini hanya memberikan keterangan untuk memperkuat putusan hakim nantinya. Dalam memberikan keterangan tersebut, Panwas tidak disumpah beda halnya dengan saksi,” ujarnya.

Keterangan Bawaslu maupun Panwas disampaikan di persidangan atas permintaan MK sebagai lembaga yudisial pemutus perselsihan hasil pemilihan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Suhartoyo menegaskan, meski tidak disumpah, ketika memberikan keterangan diperlukan kompetensi dan integritas dari jajaran pengawas. “Pengawas harus tetap menjunjung integritas dengan memberikan keterangan yang jujur dan tidak menyangkut kepentingan apapun,” kata Suhartoyo.

Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak juga mengatakan hal yang sama. Posisi Panwas dalam memberikan keterangan adalah sebagai lembaga dan bukan sebagai perseorangan atau pribadi. “Yang disumpah adalah saksi perseorangan bukan yang membawa nama lembaga. Bawaslu dan Panwas adalah lembaga yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan,” kata Nelson dalam kesempatan yang sama.

(bawasluri)

endang bawaslu

Endang: Anggaran, Penunjang Keberhasilan Panwas

JAKARTA, BAWASLU SULUT – Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, selain tugas utama dalam pengawasan, jajaran pengawas juga perlu memperhatikan hal yang berkaitan dengan anggaran pengawas.

“Penggunaan anggaran hibah dimohon untuk diperhatikan karena memang penggunaannya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal yang harus diperhatikan,” papar Endang mengingatkan para Panwas dalam acara penutupan Pembekalan Persiapan Persidangan Perselisihan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (6/11/2015) malam.

Anggaran ini, sambung Endang, menjadi salah satu komponen penunjang keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas. Maka ia mengharapkan Panwas juga memberikan perhatian khusus untuk  mempertanggungjawabkan anggaran.

“Kita berharap tahun ini Bawaslu bisa menerima predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” sambungnya.
Endang juga menyayangkan masih ada daerah yang masih terkendala dana hibah.

Menurutnya, kewenangan yang diberikan kepada para pengawas Pemilu sangat besar namun di sisi lain masih ada keterbatasan yang bisa memengaruhi kerja pengawas.

“Namun keterbatasan ini jangan dijadikan alasan pengawasan jadi tidak maksimal,” tegas Endang.

Dalam menghadapi kemungkinan adanya perselisihan pemilihan, Endang mengingatkan para pengawas untuk bisa menunjukkan hasil kerja yang maksimal. Hal ini bersinergi dengan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad bahwa adanya upaya untuk menjadikan Panwas ini bersifat permanen.

Muhammad menjelaskan, rencana Revisi UU Pemilu tengah dibahas, termasuk pula yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu.

“Mudah-mudahan Panwas bisa segera permanen. Saat ini, kita jalankan tugas saja dengan maksimal,” pungkasnya.

(bawasluri)

nasrulah

KPU di Sejumlah Daerah Tak Transparan

MAGELANG, BAWASLU SULUT – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah mengungkapkan baiknya relasi antar penyelenggara pemilu ditingkat pusat yang salah satu indikatornya adalah transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak seluruhnya terlihat di daerah. Sejumlah KPU di daerah dilaporkan tidak mengedepankan aspek transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015.

“Betulkah wilayah transparansi ini pada tataran penyelenggara pemilu sudah berjalan?. Masih ada penyelenggara yang sulit dapat akses di KPU,” kata Nasrullah saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2015 di Magelang, Jateng, Selasa (3/11/2015).

Kegiatan Rakor dengan Mitra Kerja yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jateng ini menghadirkan sekitar 200 orang peserta yang berasal dari Magelang, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Jateng Teguh Purnomo dan Juhana, Kepala Sekretariat, serta pejabat struktural dan staf Bawaslu Provinsi Jateng. Peserta Rakor sendiri terdiri atas unsur Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas tingkat Kecamatan, jajaran KPU, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintahan Daerah, kepolisian, TNI, Kejaksaan, LSM, ormas, dan parpol.

Ia menjelaskan jangankan masyarakat, pengawas pemilu yang oleh undang-undang dimandatkan mengawasi seluruh tahapan pemilihan, kerap kesulitan untuk mengakses data dari KPU. Menurutnya, penyelenggara pemilu yang tidak transparan menyalahi aturan dan masih menganut pola lama.

“Transparan ini harus dikedepankan sekarang, karena makin transparan makin bisa dipertanggungjawabkan proses dan hasilnya,” tandasnya.

Nasrullah mencontohkan perihal ketidaktransparanan itu dalam penyusunan daftar pemilih di Gowa, Sulawesi Selatan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Gowa yang hampir 500 ribu pemilih pada Pemilihan Legislatif 2009, melonjak menjadi 550 ribu pemilih atau ada peningkatan sebanyak 10 persen pada Pemilihan Bupati yang digelar setahun sesudahnya. Ketika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar pada 2013, angkanya turun 10 ribu pemilih, kemudian turun kembali menjadi 501 ribu pemilih pada Pemilu Legislatif 2014. Saat ini, sambung Nasrullah, dalam DPT Pilbup Gowa 2015, angkanya kembali melonjak menjadi 556 ribu pemilih. “Ini aneh. Pemilihnya melonjak di tahun-tahun pilkada,” katanya.

Terkait dengan persoalan DPT, Nasrullah memaparkan sejumlah hal yang perlu jadi perhatian pengawas serta tim kampanye. Pertama apabila ada nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, maupun alamat yang sama. Kemudian, jika ada pemilih memiliki NIK dibawah 16 digit, tidak memiliki NIK, hanya memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) maupun pemilih yang hanya mengandalkan syarat domisili. “Pastikan, benar atau tidak ada orangnya dengan turun langsung,” kata dia.

Sesuai Prosedur Pada kesempatan tersebut Nasrullah juga menyinggung soal kerap terjadinya kecurangan dalam perhitungan dan rekapitulasi suara. Hal yang baru dalam Pilkada 2015 mendatang adalah keberadaan pengawas yang akan ditempatkan di seluruh TPS (Pengawas TPS).

Menurutnya Pengawas TPS harus mampu menjalankan setidaknya dua hal. Pertama, adalah memastikan seluruh prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, Pengawas TPS harus mampu menjamin tidak ada perbedaan hasil antara angka di perhitungan suara dengan yang ada di Berita Acara (BA) dengan melakukan validasi.

“Angka yang ada di plano harus sama dengan di berita acara. Sekarang tidak boleh lagi ada perbedaan hasil antara di TPS dengan PPK,” tandasnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Teguh Purnomo mengungkapkan bahwa dinamika pilkada belakangan ini luar biasa. Diceritakan di Kabupaten Pemalang seluruh PNS yang ditugaskan di Panwas Pemalang, ditarik oleh pemda pasca ditertibkannya alat peraga kampanye (APK) petahana, di Pekalongan bahkan ada panwas yang mendapat “bogem mentah”, dan di Boyolali terdapat sedikit kericuhan saat kampanye debat dengan adanya pelemparan, perusakan rumah dan posko.

“Kami sengaja mengundang pemangku kepentingan, karena forum seperti ini bisa digunakan untuk problem solver. Permasalahan yang ada di daerah, dibuatkan kanal sesuai aturan-aturan yang ada,” kata Teguh.

(bawasluri)

Bawaslu-NTB

Panwas harus Ikut Arahan Bawaslu RI

BATAM, BAWASLU SULUT – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengingatkan kepada seluruh Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus mengikuti arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dalam menangani kasus dalam pemilihan kepala daerah 2015. Jangan sampai panwas menyampingkan arahan dari Bawaslu RI atau Provinsi.

Demikian ditegaskan Muhammad saat memberi sambutan pada sesi penutupan kegiatan pembekalan persiapan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah untuk Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia Gelombang I, di Hotel Novotel, Batam, Selasa (3/11/2015).

“Kalau kita mengarahkan anda (Panwas) dijalur yang benar, ya anda ikuti dan jalankan dong. Kalaupun nantinya ada masalah dikemudian hari, kita (Bawaslu RI dan Provinsi) yang akan menanggung resiko hukumnya, tetapi kalau anda tidak mengikuti arahan, kami akan ada dibelakang ketika anda berada diruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) sebagai terlapor,”tegasnya.

Menurutnya Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi memberikan arahan berdasarkan peraturan Bawaslu dan KPU. “Jadi kalau sudah berdasarkan peraturan, anda salah kalau tidak mengikuti arahan yang disampaikan Bawaslu RI atau Provinsi. Jadi, ikuti arahan kami karena ini juga untuk menyamakan dan menstandarisasi pola pengawasan pemilu/pilkada seluruh Indonesia,” sambung Muhammad.

Ia menyarankan, apabila ada panwas yang  ‘masuk angin’ dan tidak mau mendengarkan arahan Bawaslu RI dan Provinsi sebaiknya keluar. Menurutnya, orang-orang yang seperti ini hanya akan membuat lembaga pengawas menjadi tidak netral dan independen nantinya.

“Kalau diibaratkan orangtua dan anak, kami (Bawaslu RI dan Provinsi) ini sebagai orangtua anda (Panwaslu). Jadi logikanya, mana ada orangtua yang tega menjerumuskan anaknya kejalan yang salah dan tersesat.’Jadi kalau kawan-kawan Panwas ini masih mau berada dibarisan (sebagai pengawas pemilu) tolong ikuti apa yang diarahkan oleh Bawaslu RI dan Provinsi,’’tegasnya kembali.

Selain itu kata dia, Panwas juga harus memperhatikan masalah waktu. Karena sebulan lagi menjelang dilaksanakannya Pilkada serentak, masih terdapat sembilan daerah belum selesai dalam proses pencalonannya. Itu berarti kata dia, fungsi pengawasan yang dijalankan belum optimal.

(bawasluri)

Pelantikan Panwaslu Kota/Kabupaten se Provinsi Sulaeesi Utara.

Dilantik, Panwas Kota dan Kabupaten

MANADO, BAWASLU SULUT – Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwin Malonda melantik Panitia Pengawas Pemilihan di kabupaten/kota, Graha Gubernur, Sabtu (13/6/2015).

Ia menyatakan, dengan melakukan sumpah janji untuk melayani dan bertugas dengan jujur serta berintegritas, para panitia pengawas pemilihan ini akan mengemban tugas pada pilkada mendatang.

Menurut Molonda, sebagai pengawas pemilihan harus bersikap tegas, berintegritas dan netral “Menjadi pengawas pemilihan harus tegas, berintegritas dan netral, sehingga pilkada bisa berjalan dengan lancar serta jauh dari kecurangan,” ujarnya.

Ditegaskan, panitia yang sudah dilantik agar nanti kedepannya bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bisa menjaga sumpah yang sudah diucapkan. Untuk pelantikan hari ini Bawaslu melantik panitia pengawas pemilihan di delapan Kabupaten/kota, saat ini panitia pengawas pemilihan di seluruh Kabuputan/Kota sudah dilantik, sebelumnya tujuh Kabupaten/Kota sudah dilantik pada 25 April lalu.

Gubernur Sulut SH Sarundajang, yang hadir dalam kegiatan tersebut saat memberi sambutan,mengatakan, panitia yang dialntikan bisa bekerja baik dan junjung tinggi etika penyelenggaraan pemilihan.

 (bawaslusulut)

wpid-20150816_101023

Bawaslu Sulut Gelar Rakor Pengawasan Pilkada

MANADO (BK): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015, di Hotel Gran Kawanua Manado, 12 Oktober hingga 14 Oktober.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn J.H. Malonda kepada beritakawanua.com, Senin pagi tadi.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur pers, organisasi masyarakat, pasangan calon (paslon) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi, dan Panwaslu.

Menurut Malonda, sebagai pembicara berasal dari Bawaslu RI, Penjabat Gubernur Sulut, Komisi ASN dan DKPP.

“Dari kegiatan ini setidaknya para stakeholder dibekali dengan beberapa materi untuk awasi, tindak pelanggaran. Sehingga Pilkada yang demokratis bisa terwujud,” papar Malonda.

(patria)

Kantor Bawaslu Sulut yang terletak di Jalan Raya Manado - Tomohon, Manado dijaga ketat polisi.

Kantor Bawaslu Sulut Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang

MANADO, BAWASLU SULUT – Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan Raya Manado menuju Tomohon, atau di Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dijaga ketat aparat kepolisian lengkap bersenjata laras panjang.

Penjagaan tersebut dilakukan polisi sejak Rabu pagi tadi hingga saat ini. Para polisi berjaga di luar gedung dilengkapi satu buah mobil anti huru-hara yang standby di kawasan Kantor  Bawaslu Sulut.

Penjagaan ketat dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulut berasal dari permintaan Bawaslu Republik Indonesia melalui salah seorang komisioner, Nelson Simanjuntak, mengantisipasi gekolak masyarakat agar pasca putusan pembatalan kepesertaan calon kepala daerah, di Manado.

Sebagaimana dilansir Koran Kompas edisi 28 Oktober pada halaman dua diuraikan, penyelenggara pemilihan umum membatalkan kepesertaan dua calon kepala daerah berstatus bebas bersyarat di Kota Manado, Sulut dan di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Yaitu, Jimmy Rimba Rogi (Manado), Yusak Yaluwo (Boven Digoel).

Kesepakatan pembatalan tersebut, diambil dalam rapat koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang khusus membahas calon ‘bermasalah’, di Jakarta, Senin (26/10/2015) malam.

Pada Selasa (27/10/2015), Bawaslu RI menerbitkan surat perintah agara Bawaslu Sulut mengambil alih penanganan kasus calon bebas bersyarat dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado.

Dalam rapat tersebut, KPU dan Bawaslu sepakat mekanisme pembatalan tetap melalui rekomendasi pengawas pemilu. Setelah rekomendasi diterima, KPU di daerah akan membatalkan kepesertaan Jimmy Rimba Rogi.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis mengatakan, KPU daerah tetap menunggu rekomendasi pengawas pemilu. Hadar menjamin, KPU daerah akan segera menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu.

(bawaslusulut)

Ketua Bawaslu Sulut saat mendampingi Mendagri, Gubernur Sulawesi  Utara di Kantor Bawaslu.

Mendagri, Gubernur Kunjungi Kantor Bawaslu Sulut

MANADO, BAWASLU SULUT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia,  Tjahjo Kumolo mengunjungi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan trans Manado – Tomohon, Kota  Manado, Kamis siang tadi.

Mendagri didampingi Penjabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono dan beberapa pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Setibanya di Kantor, Mendagri disambut Ketua Bawaslu Sulut,  Herwyn Malonda dan salah seorang pimpinan Syamsurizal Musa.

Kurang lebih sejam, Mendagri memberikan arahan kepada jajaran Bawaslu di ruangan rapat. Begitu juga gubernur.

Pada kesempatan itu, Mendagri Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 harus sukses.  “Kalau anggaran kurang silakan koordinasi dengan Pak Gubernur,” ujar Mendagri.

Kemudian, Gubernur Sumarsono menekankan, siapa pun yang jadi gubernur nanti harus memikirkan gedung kantor Bawaslu yang permanen. Sehingga mereka yang bertugas di kantor ini (Bawaslu) boleh nyaman.

(bawaslusulut)